Standar Pelayanan

Pelayanan Persidangan

  1. Sidang Pengadilan  dimulai  pada  jam  9.00 Wib.  Dalam  hal  sidang  tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
  2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; atau pemanggilan  para pihak oleh Petugas Pengadilan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dari jam 9.00-12.00 dan sesi siang dari jam 13.00-17.00. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.
  3. Pengadilan Negeri Pariaman mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs pengadilan ini, dan sms gateway (085263527179).
  4. Pengadilan Negeri Pariaman akan memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
  5. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan  terakhir dari permohonan  atau perkaranya  melalui meja informasi, papan pengumuman, situs pengadilan dan sms gateway (085263527179).
  6. Pengumuman denda tilang akan diberikan setiap hari Jumat, dengan melihat papan pengumuman, situs pengadilan dan sms gateway (085263527179).

 

Biaya

  1. Masyarakat  tidak  dikenai  biaya  untuk  mendapatkan   layanan  pengadilan   pada perkara pidana.
  2. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdat Besarnya panjar biaya perkara perdata adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dengan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor W3-U8/36/KPN/SK/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019.
  3. Masyarakat dapat melakukan  pembayaran  biaya perkara  melalui  Bank Syariah Mandiri Cabang Pariaman Nomor rekening 7777888727.
  4. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi.
  5. Pengadilan Negeri Pariaman akan memberitahu  dan mengembalikan  kelebihan  biaya perkara yang tidak  terpakai  dalam  proses  berperkara.  Bilamana  biaya  tersebut  tidak  diambil dalam  waktu  6  (enam)  bulan  setelah  pihak  yang  bersangkutan  diberitahu,  maka uang  tersebut  akan  disetorkan  ke  Kas  Negara  dan  tidak  dapat  diambil  lagi  oleh pihak

 

Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan  menyediakan  Advokat  Piket  (bekerjasama  dengan  lembaga  penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum  dan memberikan  layanan hukum.

 

Pelayanan Pengaduan

  1. Pengadilan Negeri Pariaman menyediakan meja pengaduan (layanan hukum pada PTSP), email (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.), sms gateway (085263527179), telepon (0751-92841), aplikasi SIWAS MARI, tata cara dapat dilihat website Pengadilan Negeri Pariaman dan petugas penerima pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan  pengadilan,  harus disampaikan  selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
  2. Petugas penerima pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan. Pengaduan akan diinput ke dalam Aplikasi SIWAS MARI.
  3. Pengadilan Negeri Pariaman akan  menyampaikan  informasi  mengenai  status  pengaduan  kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya  10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status

 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

  1. Masyarakat mengajukan pelayanan peradilan dan pelayanan informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  2. Petugas PTSP akan memberikan tanda terima pelayanan sebagai bukti telah dilayani.
  3. Jangka waktu pelayanan tergantung dari jenis pelayanan yang diminta (sesuai SOP).
  4. Standar Pelayanan PTSP 

 

 

 

..

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

TypographyDalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pariaman terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya